Mulai Kini Pemberian Gelar M.Hum. Dihentikan

Meninggalkan komentar

Saya pernah meributkan tentang penyebutan sebuah gelar akademik (baca: Gelar M.Hum tidak sama dengan Magister Hukum). Kala itu, secara tidak sengaja, saya menemukan “kekacauan” dari pemberian gelar Magister Humaniora atau yang disingkat dengan M.Hum. oleh beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Saya sungguh terkejut karena ternyata gelar tersebut juga diberikan kepada lulusan program magister hukum. Padahal, selama ini yang saya ketahui, kalau para lulusan itu tentu akan menyandang gelar Magister Hukum atau disingkat dengan M.H. setelah menyelesaikan studinya di bidang ilmu hukum. Namun, nyatanya saya keliru.

Walaupun pada saat itu berlaku Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 178/U/2001 tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi (Kepmendiknas 178/U/2001), namun kekeliruan dalam pemberian gelar akademik terjadi juga, bahkan terkesan “sengaja” dilakukan oleh beberapa perguruan tinggi. Tetapi kondisi seperti itu sepertinya tidak akan terulang lagi, karena beberapa bulan yang lalu, tepatnya pada 17 Oktober 2014, telah terbit Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi (Permendikbud 154 Th. 2014).

Berbeda jauh dari Kepmendiknas 178/U/2001, Permendikbud 154 Th. 2014 begitu rinci menjelaskan tentang bagaimana seharusnya pemberian dan penyebutan gelar akademik dari berbagai macam rumpun ilmu pengetahuan. Sehingga, harapannya, perguruan tinggi tidak lagi “seenaknya”, dengan tidak memperhatikan rumpun keilmuan, memberikan sebutan gelar akademik kepada para lulusannya. Mulai kini, seluruh perguruan tinggi di Indonesia harus mengacu pada peraturan menteri tersebut.

Satu hal yang menarik dari ketentuan yang baru itu, yaitu tentang gelar Magister Humaniora (M.Hum.) yang tidak tertera pada lampiran Permendikbud 154 Th. 2014. Itu artinya, paling lambat mulai dua tahun mendatang, tidak ada lagi perguruan tinggi yang memberikan gelar akademik tersebut. Namun, gelar tersebut yang diberikan oleh perguruan tinggi sebelum Permendikbud 154 Th. 2014 ditetapkan, jangan khawatir masih tetap berlaku dan sah.

 

 

Unduh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi

2014 in Review

Meninggalkan komentar

Asisten statistik WordPress.com menyiapkan laporan tahunan 2014 untuk blog ini.

Berikut ini kutipannya:

Aula konser di Sydney Opera House menampung 2.700 orang. Blog ini telah dilihat sekitar 46.000 kali di 2014. Jika itu adalah konser di Sydney Opera House, dibutuhkan sekitar 17 penampilan terlaris bagi orang sebanyak itu untuk menontonnya.

Klik di sini untuk melihat laporan lengkap.

Visi Misi Para Calon Presiden Indonesia

Meninggalkan komentar

1. Visi Misi Pasangan Calon Presiden Prabowo Subianto dan Calon Wakil Presiden Hatta Rajasa

 

 

Unduh Visi Misi Prabowo-Hatta

 

 

2. Visi Misi Pasangan Calon Presiden Joko Widodo dan Calon Wakil Presiden Jusuf Kalla

 

 

Unduh Visi Misi Jokowi-JK

 

 

Buku Ajar Pendidikan Anti Korupsi untuk Mahasiswa

Meninggalkan komentar

Korupsi harus dipandang sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang oleh karena itu memerlukan upaya luar biasa pula untuk memberantasnya. Upaya pemberantasan korupsi–yang terdiri dari dua bagian besar, yaitu (1) penindakan, dan (2) pencegahan–tidak akan pernah berhasil optimal jika hanya dilakukan oleh pemerintah saja tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Oleh karena itu tidaklah berlebihan jika mahasiswa–sebagai salah satu bagian penting dari masyarakat yang merupakan pewaris masa depan–diharapkan dapat terlibat aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Keterlibatan mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi tentu tidak pada upaya penindakan yang merupakan kewenangan institusi penegak hukum. Peran aktif mahasiswa diharapkan lebih difokuskan pada upaya pencegahan korupsi dengan ikut membangun budaya anti korupsi di masyarakat. Mahasiswa diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan dan motor penggerak gerakan anti korupsi di masyarakat. Untuk dapat berperan aktif mahasiswa perlu dibekali dengan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya. Yang tidak kalah penting, untuk dapat berperan aktif mahasiswa harus dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari.

Upaya pembekalan mahasiswa dapat ditempuh dengan berbagai cara antara lain melalui kegiatan sosialisasi, kampanye, seminar atau perkuliahan. Untuk keperluan perkuliahan dipandang perlu untuk membuat sebuah Buku Ajar yang berisikan materi dasar mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi bagi mahasiswa. Pendidikan Anti Korupsi bagi mahasiswa bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya serta menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Tujuan jangka panjangnya adalah menumbuhkan budaya anti korupsi di kalangan mahasiswa dan mendorong mahasiswa untuk dapat berperan serta aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

-Tim Editor
Buku Pendidikan Anti-Korupsi untuk Perguruan Tinggi

 

 

Unduh Buku Pendidikan Anti-Korupsi untuk Perguruan Tinggi

 

 

2013 in Review

Meninggalkan komentar

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2013 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

The concert hall at the Sydney Opera House holds 2,700 people. This blog was viewed about 37,000 times in 2013. If it were a concert at Sydney Opera House, it would take about 14 sold-out performances for that many people to see it.

Click here to see the complete report.

A Sampai Z Tentang BPJS Kesehatan

2 Komentar

Mulai 1 Januari 2014, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menjadi satu-satunya badan hukum publik nirlaba yang menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia. PT Askes dan PT Jamsostek akan melebur dalam BPJS. Selanjutnya, BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan yang merupakan transformasi dari PT Askes dan BPJS Ketenagakerjaan yang adalah titisan dari PT Jamsostek.

Walau telah beroperasi secara nasional namun pemahaman publik tentang BPJS masih belum optimal. Oleh karena itu, penjelasan komprehensif dari pemerintah tentang itu sangat berarti bagi publik. Berikut, Buku Saku FAQ (Frequently Asked Questions) BPJS Kesehatan, merupakan salah satu contoh macam penjelasan yang dibutuhkan oleh publik.

 

Unduh Buku Saku FAQ (Frequently Asked Questions) BPJS Kesehatan

 

 

Laporan Kemajuan Indonesia 2011-2013 dalam Open Government

Meninggalkan komentar

Rencana aksi Indonesia berisi 12 komitmen ambisius dalam banyak sektor penting. Walaupun hanya lima komitmen yang termasuk kategori selesai, lima komitmen lainnya menunjukkan kemajuan berarti, dan hanya dua komitmen dengan kemajuan terbatas. Mengingat tingkat ambisius dari keseluruhan komitmen tersebut, hasil ini menunjukkan sebuah kemajuan awal yang sangat penting bagi Open Government Partnership di Indonesia.

Berikut adalah Laporan Kemajuan Indonesia mulai tahun 2011 dalam upaya untuk menjadi lebih terbuka.

 

 

Older Entries

Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.

Bergabunglah dengan 499 pengikut lainnya.