Saya pernah meributkan tentang penyebutan sebuah gelar akademik (baca: Gelar M.Hum tidak sama dengan Magister Hukum). Kala itu, secara tidak sengaja, saya menemukan “kekacauan” dari pemberian gelar Magister Humaniora atau yang disingkat dengan M.Hum. oleh beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Saya sungguh terkejut karena ternyata gelar tersebut juga diberikan kepada lulusan program magister hukum. Padahal, selama ini yang saya ketahui, kalau para lulusan itu tentu akan menyandang gelar Magister Hukum atau disingkat dengan M.H. setelah menyelesaikan studinya di bidang ilmu hukum. Namun, nyatanya saya keliru.

Walaupun pada saat itu berlaku Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 178/U/2001 tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi (Kepmendiknas 178/U/2001), namun kekeliruan dalam pemberian gelar akademik terjadi juga, bahkan terkesan “sengaja” dilakukan oleh beberapa perguruan tinggi. Tetapi kondisi seperti itu sepertinya tidak akan terulang lagi, karena beberapa bulan yang lalu, tepatnya pada 17 Oktober 2014, telah terbit Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi (Permendikbud 154 Th. 2014).

Berbeda jauh dari Kepmendiknas 178/U/2001, Permendikbud 154 Th. 2014 begitu rinci menjelaskan tentang bagaimana seharusnya pemberian dan penyebutan gelar akademik dari berbagai macam rumpun ilmu pengetahuan. Sehingga, harapannya, perguruan tinggi tidak lagi “seenaknya”, dengan tidak memperhatikan rumpun keilmuan, memberikan sebutan gelar akademik kepada para lulusannya. Mulai kini, seluruh perguruan tinggi di Indonesia harus mengacu pada peraturan menteri tersebut.

Satu hal yang menarik dari ketentuan yang baru itu, yaitu tentang gelar Magister Humaniora (M.Hum.) yang tidak tertera pada lampiran Permendikbud 154 Th. 2014. Itu artinya, paling lambat mulai dua tahun mendatang, tidak ada lagi perguruan tinggi yang memberikan gelar akademik tersebut. Namun, gelar tersebut yang diberikan oleh perguruan tinggi sebelum Permendikbud 154 Th. 2014 ditetapkan, jangan khawatir masih tetap berlaku dan sah.

 

 

Unduh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi