Mulai Kini Pemberian Gelar M.Hum. Dihentikan

Tinggalkan komentar

Saya pernah meributkan tentang penyebutan sebuah gelar akademik (baca: Gelar M.Hum tidak sama dengan Magister Hukum). Kala itu, secara tidak sengaja, saya menemukan “kekacauan” dari pemberian gelar Magister Humaniora atau yang disingkat dengan M.Hum. oleh beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Saya sungguh terkejut karena ternyata gelar tersebut juga diberikan kepada lulusan program magister hukum. Padahal, selama ini yang saya ketahui, kalau para lulusan itu tentu akan menyandang gelar Magister Hukum atau disingkat dengan M.H. setelah menyelesaikan studinya di bidang ilmu hukum. Namun, nyatanya saya keliru.

Walaupun pada saat itu berlaku Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 178/U/2001 tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi (Kepmendiknas 178/U/2001), namun kekeliruan dalam pemberian gelar akademik terjadi juga, bahkan terkesan “sengaja” dilakukan oleh beberapa perguruan tinggi. Tetapi kondisi seperti itu sepertinya tidak akan terulang lagi, karena beberapa bulan yang lalu, tepatnya pada 17 Oktober 2014, telah terbit Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi (Permendikbud 154 Th. 2014).

Berbeda jauh dari Kepmendiknas 178/U/2001, Permendikbud 154 Th. 2014 begitu rinci menjelaskan tentang bagaimana seharusnya pemberian dan penyebutan gelar akademik dari berbagai macam rumpun ilmu pengetahuan. Sehingga, harapannya, perguruan tinggi tidak lagi “seenaknya”, dengan tidak memperhatikan rumpun keilmuan, memberikan sebutan gelar akademik kepada para lulusannya. Mulai kini, seluruh perguruan tinggi di Indonesia harus mengacu pada peraturan menteri tersebut.

Satu hal yang menarik dari ketentuan yang baru itu, yaitu tentang gelar Magister Humaniora (M.Hum.) yang tidak tertera pada lampiran Permendikbud 154 Th. 2014. Itu artinya, paling lambat mulai dua tahun mendatang, tidak ada lagi perguruan tinggi yang memberikan gelar akademik tersebut. Namun, gelar tersebut yang diberikan oleh perguruan tinggi sebelum Permendikbud 154 Th. 2014 ditetapkan, jangan khawatir masih tetap berlaku dan sah.

 

 

Unduh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi

Poster: Akankah Rosul Membolehkan Rokok?

Tinggalkan komentar

 

 

Mengetuk Pintu Hati Desainer Iklan Rokok

25 Komentar

There is so much power in visuals and when you use that power to deceive people, then those cleverly crafted messages and images become carefully leveraged visual lies… the eye is the largest bandwidth pipe into the human brain and we visual communicators are the people who design what goes in… We have a responsibility to not mess with that power.
– David B. Berman

Pada Januari sampai dengan Oktober 2007 Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (Komnas PAI) pernah melakukan pemantauan terhadap semua jenis aktivitas periklanan rokok di Indonesia. Komnas PAI fokus meneliti pengaruh iklan rokok terhadap anak dan remaja.

Hasilnya, patut diduga bahwa seluruh kegiatan pemasaran industri rokok merupakan rangkaian sistematis yang bertujuan untuk merekrut anak dan remaja menjadi perokok pemula. Komnas PAI meyakini bahwa berbagai pesan dan komunikasi visual dari iklan rokok yang mencitrakan prilaku merokok dengan label keren, gaul, percaya diri, dan macho, menunjukkan dengan jelas segmentasi pasarnya yaitu anak dan remaja. Lagi

PNS dan ASN

7 Komentar

Saya yakin bahwa mayoritas masyarakat Indonesia dapat menjawab dengan tepat kepanjangan dari PNS. Mereka pasti menjawab, Pegawai Negeri Sipil. Tetapi saya juga yakin bahwa hanya sedikit orang yang mengetahui kepanjangan dari ASN.

ASN memang terdengar asing walaupun ternyata memiliki arti yang sama dengan PNS. ASN merupakan singkatan dari Aparatur Sipil Negara. Nah dalam waktu dekat, sebutan PNS akan segera berganti dengan ASN setelah Rancangan Undang-Undang Tentang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) disahkan menjadi Undang-Undang.

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memang serius akan mengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 (UU No. 8 Th. 1974) tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (UU No. 43 Th. 1999) tentang Perubahan atas UU No. 8 Th. 1974 dengan sebuah Undang-Undang baru yang sesuai dengan kebutuhan dan situasi-kondisi saat ini. Selain itu, mereka menilai bahwa pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara sampai saat ini belum berdasarkan pada perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

Selain mengubah sebutan PNS menjadi ASN, RUU ASN juga membuat beberapa perubahan lainnya. Salah satu yang menarik perhatian saya adalah tentang Tunjangan (Pasal 76). Perhatikan Pasal 76 ayat (2) yang menjelaskan bahwa tunjangan tidak boleh melebihi gaji pokok. Pertanyaan saya, apakah tunjangan kinerja (remunerasi) yang selama ini telah dinikmati oleh sebagian kecil PNS (catatan: saya belum termasuk golongan itu) jika pada saat ini nilainya melebihi gaji pokok maka tunjangan tersebut akan dipotong atau malahan akan menaikan gaji pokok agar lebih besar daripada tunjangan kinerja?

Perubahan apa pun itu, saya hanya berharap bahwa Undang-Undang baru ini bisa membuat PNS lebih baik dan memenuhi rasa keadilan dalam berbagai aspek. Semoga saja.

 

 

Unduh Rancangan Undang-Undang Tentang Aparatur Sipil Negara

 

UPDATE (20 Desember 2013)
Rancangan Undang Undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada Kamis 19 Desember 2013. Berikut merupakan versi RUU ASN yang disahkan menjadi UU ASN.

 

 

Unduh Rancangan Undang-Undang Tentang Aparatur Sipil Negara yang telah Disahkan menjadi Undang Undang

 

 

Politik Hati

Tinggalkan komentar

Pada dua hari yang lalu, 3 Januari 2012, saya pergi ke kota Sekayu. Sekayu merupakan ibukota Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan. Jaraknya kurang lebih 124 kilometer dari kota Palembang ke arah barat. Atau sekitar 3 jam jika Anda mengendarai mobil.

Rute perjalanan menuju Sekayu melewati hamparan hutan pohon karet dan sawit yang mayoritas milik PT Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII). Hampir tidak ada yang menarik perhatian saya. Karena bosan, akhirnya saya tertidur untuk beberapa lama. Mungkin sekitar sejam saya terlelap. Lagi

Resolusi 2012: Menulis Setiap Hari

Tinggalkan komentar

Setiap awal tahun tiba, banyak orang biasa menjadikannya sebagai momentum untuk menetapkan sebuah resolusi. Yaitu suatu tekad atau target yang akan diwujudkan selama satu tahun. Dengan harapan agar dapat menjadi lebih baik daripada tahun sebelumnya.

Tidak terkecuali dengan saya. Saya juga telah menetapkan sebuah resolusi. Yaitu menulis bagi blog ini setiap hari selama tahun 2012. Jujur saja, saya agak khawatir dengan “resolusi nekad” ini. Sebab jika saya bercermin pada tahun sebelumnya, jumlah posting yang saya lakukan boleh dibilang minimal. Walaupun begitu, saya tidak akan mundur karenanya. Tekad saya sudah bulat.

Saya telah menganalisa bahwa penyebab utama sedikitnya tulisan selama tahun lalu adalah karena keringnya ide tulisan. Sepanjang tahun lalu, saya sering merasa tidak menemukan tema yang cukup menarik untuk dapat dijadikan sebuah artikel. Saya berjanji bahwa kondisi seperti itu tidak boleh lagi terjadi. Saya bertekad untuk memperbaikinya pada tahun 2012.

Memang, saya seharusnya tidak perlu terlalu risau dengan standar―menarik atau tidak―dari tema tulisan yang akan dibuat. Saya seharusnya tidak boleh terpenjara dengan dogma tersebut. Saya seharusnya memilih berpikir seperti Barbara Kingsolver, yaitu tulis saja apa yang ingin kita tulis, jangan pikirkan keinginan orang lain.

Don’t try to figure out what other people want to hear from you; figure out what you have to say.
It’s the one and only thing you have to offer.
Barbara Kingsolver

Jadi sejak hari ini, Resolusi 2012: Menulis Setiap Hari, mulai saya wujudkan. Selamat Tahun Baru 2012…

 

 

Berani Jujur, Super Sekali!

Tinggalkan komentar

 

Belum lama ini saya memperoleh sebuah pelajaran hidup yang sangat berharga. Pelajaran tentang makna kejujuran. Saya menghadapi tiga masalah yang berlainan dalam perihal, namun sama pada hakikat.

Tentu, saya tidak akan bercerita kejadian itu pada Anda secara rinci di blog ini. Intinya saja, bahwa saya telah dikecewakan oleh prilaku ketidakjujuran dari tiga macam manusia. Sehingga saya kemudian menjadi begitu gusar (baca murka) dibuatnya selama beberapa hari.

Mengambil hikmah dari kejadian tersebut, saya akhirnya berkesimpulan, bahwa kejujuran memiliki korelasi dengan keberanian. Jika seseorang telah memilih bersikap jujur maka sesungguhnya ia sudah memastikan diri menjadi pemberani.

Berani memilih untuk tetap setia menuntaskan komitmen dan malah bukan mencuranginya. Walaupun ternyata dari komitmen tersebut hanya memberikan keuntungan yang tipis. Berani menjelaskan kondisi yang sebenarnya pada klien walaupun harus menghadapi kemarahan dan kekecewaan mereka. Berani memilih untuk tidak mencontek dan menolak dicontek walau harus beresiko memperoleh nilai yang buruk dan dimusuhi teman. Semua itu merupakan sebagian kecil contoh dari sebuah keberanian. Keberanian seorang ksatria.

Kejujuran tidak selalu identik dengan jumlah umur, jenis kelamin, jenis profesi atau pekerjaan, status sosial, tingkat pendidikan, suku, kultur atau bahkan macam agama yang dianut. Ia dapat dimiliki oleh siapa saja yang mau memilihnya.

Selain itu, tingkat kejujuran juga punya keterkaitan langsung dengan prilaku koruptif. Ketidakjujuran merupakan inti dari kebiasaan koruptif. Semakin rendah tingkat kejujuran seseorang maka semakin tinggi potensinya bertindak koruptif.

Transparency International baru saja mempublikasikan Indeks Persepsi Korupsi atau IPK (Corruption Perseptions Index atau CPI) tahun 2011 untuk 182 negara di dunia. Indonesia berada pada posisi 100 dengan nilai 3,0. Posisi yang masih termasuk dalam negara dengan tingkat korupsi tinggi.

Nilai dan peringkat negara dalam IPK sesungguhnya dapat dimaknai secara luas. Bagi saya, IPK tidak hanya sekedar level kondisi korupsi di suatu negara tetapi juga merupakan indeks kejujuran negara tersebut.

Jika saya baca dengan menggunakan kacamata indeks kejujuran maka Indonesia merupakan negara dengan tingkat kejujuran yang rendah sehingga bangsa-bangsa lain perlu berhati-hati agar tidak terperdaya jika ingin membangun kerjasama dengan Indonesia. Mohon maaf, Anda mungkin saja tidak setuju dengan pendapat saya ini tetapi seperti itu yang saya pahami.

Saya selalu percaya bahwa hanya orang-orang berprilaku jujur yang berani memberantas korupsi secara tuntas. Jadi jangan berhenti berharap, kita semua bisa bergabung dengan mereka. Bagaimana Anda mau? Saya mau, karena berani jujur itu, super sekali!

-hanya sebuah renungan sederhana di Hari Anti Korupsi Internasional 2011

Lagi

Older Entries