Ketika saya mencari penjelasan dari kata transparansi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), saya memperoleh dua arti. Pertama, perihal tembus cahaya; nyata; jelas. Kedua, barang yang tembus cahaya yang dipakai untuk menayangkan tulisan atau gambar pada layar proyektor.

Saya agak kecewa karena bukan itu yang dimaksud. Tetapi lantas saya memafhuminya. Kalau kata transparansi telah bermetafora di luar zona fisika.

Sekarang, kata transparansi lebih dimengerti sebagai ketersediaan data atau informasi yang relevan untuk suatu sistem evaluasi terhadap penyelenggaraan negara. Transparansi juga dipahami oleh publik sebagai indikator kejujuran atau kecurangan pemerintah.

Rumusan yang komprehensif datang dari Irina V. Popova-Nowak. Menurutnya, transparansi berarti membuat proses pemerintahan dan produknya menjadi mudah dipahami agar memungkinkan publik terlibat untuk memberikan umpan-balik (Burke dan Teller, 2011).

Ada dua kata kunci yang penting di sana, yaitu “mudah dipahami” dan “umpan-balik”. Syarat “mudah dipahami” adalah mampu menjelaskan secara lugas tentang apa, mengapa dan bagaimana. Sedangkan “umpan-balik” punya korelasi dengan akses komunikasi.

Popova-Nowak mengingatkan kalau transparansi bukan tentang sepuluh ribu halaman laporan yang dibuat oleh banyak pakar dengan bahasa yang rumit di akhir proyek. Transparansi juga bukan melulu menyediakan data atau informasi yang tidak punya konteks atau tidak menjelaskan apa-apa.

Transparansi jangan semata untuk publik (eksternal), sedangkan transparansi internal terabaikan. Karena para pegawai di setiap instansi membutuhkan data atau informasi yang berbeda dengan publik.

Data dan informasi layaknya dapat diakses dalam rentang waktu yang panjang (long-term transparency). Jangan hanya sesaat (short-term transparency), yang karena tersudut oleh tuntutan publik lalu terpaksa transparan namun kemudian kembali seperti biasanya.

Suka atau tidak, kini transparansi menjadi isu global. Pemerintah Indonesia telah merespons melalui Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 (UU 14 Th. 2008) tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berlaku sejak 30 April 2010. Selain itu, Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 28 F juga mengukuhkan secara jelas dan eksplisit tentang jaminan keterbukaan informasi.

Setiap orang berhak atas berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
―UUD 1945 Pasal 28 F hasil amandemen ke-2

UU 14 Th. 2008 mengatur keterbukaan informasi pada seluruh lembaga negara dan organisasi non-pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari dana publik (Badan Publik). Pemerintah mewajibkan seluruh jajaran pejabat publik dan sumber daya manusianya untuk melayani keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Undang-undang tersebut juga menata hak dan kewajiban warga yang ingin memperoleh atau menggunakan informasi publik (Pasal 4 dan 5). Walau tidak semua informasi publik dapat diberikan (Pasal 6). Sebab terdapat lima jenis yang dikecualikan yaitu:

  1. informasi yang dapat membahayakan negara;
  2. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
  3. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
  4. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
  5. informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

Meski begitu, Indonesia masih jauh dari tujuh tujuan mulia seperti yang dituliskan dalam undang-undang itu (Pasal 3). Karena banyak Badan Publik yang masih menyepelekan mandat UU 14 Th. 2008.

FOI-NI (Freedom of Information Network Indonesia) pernah membuat catatan tentang implementasi UU 14 Th. 2008 yang dipublikasikan pada akhir Desember 2010 lalu. Mereka ingin tahu mengenai bagaimana tanggapan sepuluh Badan Publik di sepuluh daerah terhadap permintaan Informasi.

Hasilnya, dari 347 permintaan informasi yang diajukan, tidak sampai separuhnya yang diterima, yakni hanya 102. Selebihnya ditolak (152) dan diabaikan (93). Lalu, dari 102 yang diterima, hanya 69 yang dikabulkan dengan sesuai dan lengkap.

Fakta lainnya datang dari Laporan Tahunan Komisi Informasi Pusat 2011. Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia melaporkan:

  • baru 29% Badan Publik tingkat Pusat dari jumlah 163 yang membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
  • hanya 9 Kementerian dan Lembaga yang mencapai skor di atas 50% untuk penyediaan informasi berkala; dan
  • hanya 7 Pemerintah Provinsi yang mencapai skor di atas 50% untuk kategori penyediaan informasi berkala dan pembentukan Komisi Informasi Provinsi.

Tentu saja, kondisi seperti itu jangan terlalu lama dibiarkan. Pemerintah harus berani galak, menyalak kepada Badan Publik yang meremehkan implementasi UU 14 Th. 2008. Sedangkan, kita sebagai warga negara mau terus rewel menuntut mereka segera membuka “topeng” agar publik mudah menilainya.

 

REFERENSI
 
Burke, Wayne Moses. Teller, Maxine. 2011. A Guide to Owning Transparency: How Federal Agencies can Implement and Benefit from Transparency. Open Forum Foundation. California.
 
Freedom of Information Network Indonesia. 2010. Catatan Akhir Tahun Implementasi UU No. 14/2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Di Indonesia.
 
Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. 2012. Laporan Tahunan Komisi Informasi Pusat 2011.
 
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.