Mohon maaf jika saya menganalogikan antara problematik Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam mematuhi ketentuan jam kerja (absensi) dengan penyakit panu. Panu bukanlah penyakit yang mematikan, namun menyebalkan lagi memalukan. Seseorang yang terjangkit panu biasanya menjadi rendah diri. Bahkan kehilangan percaya diri kalau panu menempel pada bagian tubuh yang mudah terlihat seperti di wajah. Panu juga merupakan penyakit bersifat kambuhan yang berpotensi kumat jika lalai menjaga kebersihan tubuh.

Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1995 (Keppres 68 Th. 1995) tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintahan yaitu,

Hari kerja bagi seluruh lembaga Pemerintah Tingkat Pusat dan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya ditetapkan lima hari kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat.
(Pasal 1 ayat 1)

dan

Jumlah jam kerja efektif dalam lima hari kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 37,5 jam, dan ditetapkan sebagai berikut:
a.     Hari Senin sampai dengan Hari Kamis: Jam 07.30 – 16.00 Waktu istirahat: Jam 12.00 – 13.00
b.     Hari Jumat: Jam 07.30 – 16.30 Waktu istirahat: Jam 11.30 – 13.00.
(Pasal 1 ayat 2)

Lemahnya komitmen mayoritas PNS untuk menaati rentang waktu kerja yang sesuai aturan juga bukan merupakan sesuatu yang gawat. Apalagi bila membandingkannya dengan masalah budaya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di birokrasi. Walaupun begitu, kondisi ini kerap memicu rasa sebal di masyarakat yang serta-merta membuat malu organisasi birokrasi.

Entah karena risih ataupun gusar dengan kenyataan tersebut, Pemerintah selalu berupaya memperbaikinya. Namun segala cara yang telah ditempuh, tidak pernah tuntas menyelesaikan akar masalah. Mulai dari inspeksi mendadak (sidak) oleh para pejabat publik sampai dengan merazia PNS oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) saat waktu jam kerja di tempat umum. Semua itu tidak efektif karena bersifat kondisional dan bukan memperbaiki sistem pengawasan.

Tetapi kini timbul harapan baru untuk menyelesaikan keadaan ini. Pada 2010, Pemerintah mengganti peraturan yang lama yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 (PP 53 Th 2010) tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pemerintah juga melengkapi dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 (Perka BKN No 21 Th 2010) sebagai pedoman teknis pelaksanaan PP 53 Th 2010.

Mengenai problematik seputar absensi PNS, PP 53 Th 2010 menyelesaikannya dengan empat pasal yaitu:

1. Pasal 3 angka 11

Setiap PNS wajib:
      11. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;

2. Pasal 8 angka 9

Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:
      9. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 11 berupa:
                a. teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja;
                b. teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja; dan
                c. pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja;

3. Pasal 9 angka 11

Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:
      11. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 11 berupa:
                a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja;
                b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima) hari kerja; dan
                c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 26 (dua puluh enam) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja;

4. Pasal 10 angka 9

Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:
      9. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 11 berupa:
                a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) hari kerja;
                b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) hari kerja;
                c. pembebasan dari jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 41 (empat puluh satu) sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari kerja; dan
                d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih;

Selanjutnya, Penjelasan PP 53 Th 2010 dan Perka BKN No 21 Th 2010 merinci penjelasan serta mengilustrasikan empat pasal di atas sebagai berikut:

1. Penjelasan untuk Pasal 3 angka 11

Yang dimaksud dengan kewajiban untuk “masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja” adalah setiap PNS wajib datang, melaksanakan tugas, dan pulang sesuai ketentuan jam kerja serta tidak berada di tempat umum bukan karena dinas. Apabila berhalangan hadir wajib memberitahukan kepada pejabat yang berwenang. Keterlambatan masuk kerja dan/atau pulang cepat dihitung secara kumulatif dan dikonversi 7 ½ (tujuh setengah) jam sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja.

2. Ilustrasi untuk Pasal 8 angka 9

Butir (a)
Contoh 1: Sdr. Farah, pangkat Penata Muda golongan ruang III/a, jabatan Analisis Kepegawaian jenjang Pelaksana Lanjutan. Yang bersangkutan tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja antara bulan Januari sampai dengan April 2011. Dalam hal demikian yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan oleh pejabat struktural eselon III.
Contoh 2: Sdr. Farah, pangkat Penata Muda golongan ruang III/a, jabatan Analisis Kepegawaian jenjang Pelaksana Lanjutan. Sejak bulan Januari sampai dengan April 2011 yang bersangkutan sering terlambat masuk kerja dan/atau pulang cepat tanpa keterangan yang sah. Setelah dihitung secara kumulatif jumlahnya menjadi 40 (empat puluh) jam kerja, dan dikonversi sama dengan 5 (lima) hari tidak masuk kerja, karena 7 1/2 (tujuh setengah) jam dikonversi sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja. Dalam hal demikian Sdr. Farah dijatuhi hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan oleh pejabat struktural eselon III.

Butir (b)
Contoh: Sdr. Farah, pangkat Penata Muda golongan ruang III/a, jabatan Analisis Kepegawaian jenjang Pelaksana Lanjutan. Yang bersangkutan sebelumnya telah dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran lisan karena tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja dari bulan Januari sampai dengan April 2011. Kemudian antara bulan Mei sampai dengan Juli 2011 yang bersangkutan tidak masuk kerja lagi tanpa alasan yang sah selama 1 (satu) hari kerja. Dalam hal demikian setelah dikumulatifkan, jumlah tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah menjadi 6 (enam) hari kerja, maka yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat menjadi hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis oleh pejabat struktural eselon III.

Butir (c)
Contoh: Sdr. Farah, pangkat Penata Muda golongan ruang III/a, jabatan Analisis Kepegawaian jenjang Pelaksana Lanjutan. Yang bersangkutan sebelumnya telah dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis karena tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) hari kerja. Kemudian antara bulan Agustus sampai dengan November 2011 yang bersangkutan tidak masuk kerja lagi tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) hari kerja. Dalam hal demikian setelah dikumulatifkan, jumlah tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah menjadi 12 (dua belas) hari kerja. Dalam hal demikian yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat menjadi hukuman disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis oleh pejabat struktural eselon III.

3. Ilustrasi untuk Pasal 9 angka 11

Butir (a)
Contoh: Sdr. Bayu Segara, S.H., M.H., pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d, jabatan Kepala Seksi (eselon IV). Yang bersangkutan sebelumnya telah dijatuhi hukuman disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis karena tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 14 (empat belas) hari kerja dari bulan Januari sampai dengan Februari 2011. Kemuan antara bulan Maret sampai dengan April 2011 yang bersangkutan tidak masuk kerja lagi tanpa alasan yang sah selama 4 (empat) hari kerja. Setelah dikumulatifkan, jumlah tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah menjadi 18 (delapan belas) hari kerja. Dalam hal demikian yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat menjadi hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun oleh pejabat struktural eselon II.

Butir (b)
Contoh: Sdr. Bayu Segara, S.H., M.H., pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d, jabatan Kepala Seksi (eselon IV). Yang bersangkutan sebelumnya telah dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun karena tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 18 (delapan belas) hari kerja dari mulai bulan Maret sampai dengan April 2011. Kemudian antara bulan Mei sampai dengan Juli 2011 yang bersangkutan tidak masuk kerja lagi tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) hari kerja. Setelah dikumulatifkan, jumlah tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah menjadi 24 (dua puluh empat) hari kerja. Dalam hal demikian yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat menjadi hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun oleh pejabat struktural eselon II.

Butir (c)
Contoh: Sdr. Bayu Segara, S.H., M.H., pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d, jabatan Kepala Seksi (eselon IV). Yang bersangkutan sebelumnya telah dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun karena tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selam 24 (dua puluh empat) hari kerja dari mulai bulan Januari sampai Juli 2011. Kemudian antara bulan Agustus sampai dengan Desember 2011 yang bersangkutan tidak masuk kerja lagi tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja. Setelah dikumulatifkan, jumlah tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah menjadi 29 (dua puluh sembilan) hari kerja. Dalam hal demikian yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat menjadi hukuman disiplin sedang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun oleh pejabat yang berwenang menghukum.

4. Ilustrasi untuk Pasal 10 angka 9

Butir (a)
Contoh: Drs. Suherman, pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, jabatan Kepala Bagian (eselon IIIa). Yang bersangkutan sedang menjalani hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun dari Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b menjadi Pembina golongan ruang IV/a terhitung mulai tanggal 10 Maret 2011 sampai dengan 9 Maret 2012, karena tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja dari bulan Januari sampai dengan Februari 2011. Kemudian antara bulan Maret sampai dengan April 2011 yang bersangkutan tidak masuk kerja lagi tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) hari kerja. Setelah dikumulatifkan jumlah tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah menjadi 34 (tiga puluh empat) hari kerja. Dalam hal demikian, yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat menjadi hukuman berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun oleh PPK. Karena hukuman ini sifatnya berlanjut, maka penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun dimaknai sebagai perpanjangan masa hukuman, bukan diturunkan lagi pangkatnya menjadi Penata Tingkat I golongan ruang III/d. Dengan demikian, Sdr. Drs. Suherman hanya menjalani masa hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun ke depan dalam pangkat Pembina golongan ruang IV/a.

Butir (b)
Contoh: Drs. Suherman, pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, jabatan Kepala Bagian (eselon IIIa). Yang bersangkutan sedang menjalani hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun dari Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b menjadi Pembina golongan ruang IV/a karena tidak masuk kerja selama 34 (tiga puluh empat) hari kerja tanpa alasan yang sah dari bulan Januari sampai dengan April 2011. Kemudian antara bulan Mei sampai dengan Juli 2011 yang bersangkutan tidak masuk kerja lagi tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) hari kerja. Setelah dikumulatifkan, jumlah tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah menjadi 40 (empat puluh) hari kerja. Dalam hal demikian, yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah dari Kepala Bagian pejabat struktural eselon III.a menjadi pejabat struktural eselon IV.a oleh PPK. Karena yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat, maka hukuman disiplin yang sedang dijalani yaitu penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun dianggap selesai, sehingga pangkatnya kembali ke pangkat semula yaitu Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b.

Butir (c)
Contoh: Drs. Suherman, pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, jabatan Kepala Bagian (eselon IIIa). Yang bersangkutan sedang menjalani hukuman disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah karena tidak masuk kerja selama 40 (empat puluh) hari kerja tanpa alasan yang sah dari bulan Januari sampai dengan Juli 2011. Kemudian antara bulan Agustus sampai dengan Oktober 2011 yang bersangkutan tidak masuk kerja lagi tanpa alasan yang sah selama 4 (empat) hari kerja. Setelah dikumulatifkan, jumlah tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah menjadi 44 (empat puluh empat) hari kerja. Dalam hal demikian, yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat menjadihukuman berat berupa pembebasan dari jabatan oleh PPK.

Butir (d)
Drs. Suherman, pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, jabatan Kepala Bagian (eselon IIIa). Yang bersangkutan sedang menjalani hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan karena tidak masuk kerja selama 44 (empat puluh empat) hari kerja tanpa alasan yang sah dari bulan Januari sampai dengan Oktober 2011. Kemudian antara bulan November sampai dengan Desember 2011 yang bersangkutan tidak masuk kerja lagi tanpa alasan yang sah selama 3 (tiga) hari kerja. Setelah dikumulatifkan, jumlah tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah menjadi 47 (empat puluh tujuh) hari kerja. Dalam hal demikian, yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat menjadi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh PPK.

Menurut saya, keempat pasal dalam PP 53 Th 2010 itu sudah cukup jelas mengatur perihal masuk kerja dan ketentuan jam kerja untuk PNS serta menguraikan berbagai bentuk sanksi bagi yang melanggarnya. Meskipun banyak pendapat lain yang menilai bahwa prosedur pemberian hukuman masih bertele-tele. Apalagi bila membandingkannya dengan prosedur pemberian sanksi yang berlaku di perusahaan-perusahaan swasta. Memang terasa jauh perbedaannya.

Selain itu, keempat pasal tersebut akan efektif berdaya guna jika ditopang oleh ketersediaan rekam data absensi yang lengkap dan akurat. Penggunaan mesin rekam sidik jari (finger print) sebagai alat absensi dengan berbasis pada teknologi informasi dapat memenuhi keinginan itu. Saya pikir memang sudah waktunya mengganti cara absensi konvensional yang membubuhkan tanda tangan dengan sebuah mesin yang dapat diandalkan. Karena cara absensi konvensional mudah dimanipulasi oleh oknum-oknum PNS yang kurang beretika.

Sampai dengan saat ini, memang belum seluruh instansi pemerintahan mempunyai dan memanfaatkan mesin rekam sidik jari sebagai alat absensi dengan berbagai macam kendala dan alasan. Sehingga belum semua instansi dapat menerapkan keempat pasal dalam PP 53 Th 2010 ini secara konsisten.

Oleh karenanya, kita akan masih melihat penyakit panu yang menyebalkan lagi memalukan itu. Dan semoga saja, saya tidak terjangkiti olehnya. Saya akan selalu berjuang untuk itu karena merasa tidak bakal sanggup menanggung rasa sebal dan malu.