Secercah harapan baru hadir di penghujung akhir tahun 2010. Saya lulus dari proses seleksi calon abdi negara pada bulan Nopember yang lalu. Sungguh, saya bersyukur pada-Nya untuk itu.

Pegawai negeri sipil (PNS), begitu sebutan populer bagi seorang abdi negara. Tetapi entah mengapa, saya cenderung lebih memilih sebutan abdi negara ketimbang PNS. Karena sebutan abdi negara memberi nuansa yang lebih “mulia” dan “luhur” daripada PNS. Selain itu juga, secara eksplisit, terkandung makna untuk melayani masyarakat dan mengabdi pada negara.

Dalam filosofi yang lebih lengkap, menurut saya, penggunaan sebutan abdi negara dapat menumbuhkan kesadaran untuk mengemban sebuah tanggung jawab yang mulia dan luhur. Yaitu melayani masyarakat dan mengabdi pada negara.

Namun secara formal memang sebutan PNS yang berlaku. Bukan abdi negara. Hal ini karena Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 (UU No 8 Th. 1974)   tentang Pokok-Pokok Kepegawaian tidak memakainya untuk menyebut seseorang yang sedang diserahi tugas negara.

Pegawai Negeri adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam sesuatu jabatan Negeri atau diserahi tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
UU No 8 Th. 1974 pasal 1 butir a.

Jadi, jika Anda memilih sebutan PNS daripada abdi negara, hal itu bukan berarti keliru. Sebab semua ini hanyalah sekedar memilih sebutan saja. Tidak lebih.

Pilihan untuk mengabdi pada negara memang masih menjadi pilihan karir yang menarik bagi banyak orang di negeri ini. Walau mereka sudah mengetahui seberapa besar gaji seorang abdi negara. Hal itu tidak lantas menyurutkan jumlah peminatnya. Kenyataan yang terjadi bahkan selalu ada jutaan orang yang mengikuti proses seleksi dari tahun ke tahun. Salah seorangnya adalah saya, seleksi tahun 2010 yang lalu merupakan kali kedua dan kesempatan terakhir bagi saya.

Meskipun begitu, pilihan untuk menjadi abdi negara tidak jarang mengundang cibiran dari sebagian masyarakat. Apalagi kalau bukan stigma korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang kental dalam budaya kerja para abdi negara itu di masa lalu. Stigma tersebut semakin sulit sirna terlebih ketika sampai kini juga masih ditemukan sejumlah fakta adanya KKN pada berbagai keadaan.

Salah satu contohnya, isu KKN yang biasa hadir pada setiap masa penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Isu seperti ini mulai merebak sejak tahap awal seleksi. Kemudian akan mencapai klimaks saat pengumuman penetapan kelulusan. Alhasil stigma KKN juga menempel pada kegiatan ini.

Sehingga kadang terlontar berbagai pertanyaan usil yang penuh selidik kepada orang-orang yang lulus seleksi. Termasuk kepada saya. Diantaranya pertanyaan-pertanyaan seperti “Bayar berapa?” atau “Ada orang ‘dalem’ ya?”.

Memang sungguh risih mendengarnya. Tetapi saya tidak ingin tampak gusar atau bereaksi belebihan. Saya hanya menjawab singkat, “Saya lulus secara benar, tidak pakai uang” atau “Saya tidak punya kenalan di sana”. Itu saja jawaban saya, karena memang begitu realitanya. Terserah, mau percaya atau tidak.

Saya memang tidak berani menjamin seratus persen kalau seluruh proses seleksi bebas dari KKN. Namun saya yakin kalau yang lulus secara bersih, dengan melalui proses seleksi secara benar, jumlahnya jauh lebih banyak.

Antusiasme masyarakat untuk menjadi abdi negara memang tidak pernah kendur. Dengan bermacam alasan, mereka mencoba menggapai asanya tersebut. Sedikitnya terdapat dua alasan yang memotivasi mereka untuk mengikuti proses seleksi.

Pertama, berharap bahwa ketika telah menjadi abdi negara maka keamanan finansial keluarga akan dapat terus terjaga. Saya rasa, alasan ini yang paling banyak dikemukakan.

Boleh saja beralasan demikian. Apalagi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1977 (PP No 7 Th. 1977) tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri juga sudah menjelaskannya secara rinci. Selanjutnya mengenai daftar gaji pokok PNS saat ini, dapat dilihat pada Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2010 (PP No 25 Th. 2010).

Seorang abdi negara juga memperoleh bermacam tunjangan seperti tunjangan keluarga, jabatan, pangan dan lainnya. Menurut PP No 7 Th. 1977 pasal 16, tunjangan keluarga terdiri dari tunjangan istri atau suami sebesar sepuluh persen dari gaji pokok dan tunjangan anak sejumlah dua persen untuk sebanyak-banyaknya tiga orang anak.

Tunjangan jabatan terbagi menjadi tiga macam yaitu tunjangan struktural, fungsional dan umum. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 (PP No 100 Th. 2000) tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, terdapat lima tingkatan atau eselon yang merupakan alur karir struktural PNS. Seorang abdi negara akan memperoleh tunjangan jabatan struktural setiap bulan ketika ia menjadi pejabat eselon. Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 (PPres. No 26 Th. 2007) merinci besarnya tunjangan ini.

 

No Eselon Besarnya Tunjangan (Rp.)
1 IA 5.500.000,00
2 IB 4.375.000,00
3 IIA 3.250.000,00
4 IIB 2.025.000,00
5 IIIA 1.260.000,00
6 IIIB 980.000,00
7 IVA 540.000,00
8 IVB 490.000,00
9 VA 360.000,00

 

Selanjutnya yang dimaksud dengan jabatan fungsional, menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 (PP No 16 Th. 1994), adalah suatu jenjang jabatan berdasarkan tingkat ketrampilan, keahlian dan profesi. Beberapa contoh dari jabatan fungsional antara lain guru, dosen, dokter dan perawat. Mereka akan memperoleh tunjangan fungsional setiap bulan. Berikut adalah rinciannya:

 

No Jabatan Besarnya Tunjangan (Rp.)
1 Pelaksana Pemula 220.000,00
2 Pelaksana 240.000,00
3 Pelaksana Lanjutan 265.000,00
4 Penyelia 500.000,00

 

Tunjangan Jabatan Fungsional Terampil

 

No Jabatan Besar Tunjangan (Rp.)
1 Pertama 300.000,00
2 Muda 600.000,00
3

Madya

850.000,00

 

Tunjangan Jabatan Fungsional Ahli

 

No Jabatan Besar Tunjangan (Rp.)
1 Pertama 325.000,00
2 Muda 750.000,00
3 Madya 1.200.000,00
4 Utama 1.400.000,00

 

Tunjangan Jabatan Fungsional Profesi

Jika seorang abdi negara tidak menerima tunjangan jabatan struktural dan fungsional maka ia akan memperoleh tunjangan umum setiap bulannya. Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 (PPres. No 12 Th. 2006) menerangkan mengenai besarnya tunjangan ini.

 

No Golongan Besarnya Tunjangan (Rp.)
1 IV 190.000,00
2 III 185.000,00
3 II 180.000,00
4 I 175.000,00

 

Tunjangan berikutnya adalah tunjangan pangan berupa beras seberat 10 kilogram. Istri dan anak juga mendapatkan tunjangan ini. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor Per-67/PB/2010, tunjangan beras boleh dikonversi menjadi natura dan uang. Satu kilogram beras bernilai Rp. 5.656,00. Sehingga sepuluh kilogram beras akan bernilai Rp. 56.560,00.

Terakhir, tunjangan lainnya. Termasuk dalam kelompok tunjangan ini adalah uang makan dan tunjangan ketiga belas. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.05/2008 menerangkan bahwa besarnya uang makan yang diberikan adalah sebesar Rp. 15.000,00 per hari kerja. Sedang perhitungan hari kerja yang diakui dalam sebulan adalah 22 hari. Sehingga besar tunjangan makan dalam sebulan adalah Rp. 330.000,00.

Seorang abdi negara biasa menerima tunjangan ketiga belas pada setiap bulan Juni. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 (PP No 35 Th. 2008), besarnya tunjangan ketiga belas meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan/tunjangan umum dan tunjangan keluarga.

Selain memperoleh gaji dan tunjangan, seorang abdi negara juga akan mendapatkan uang pensiun. Bahkan bagi janda atau duda dari mereka yang telah almarhum. Semuanya ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 (PP No 9 Th. 2009) tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya. Besarnya dana pensiun merupakan akumulasi uang hasil pemotongan sebesar sepuluh persen dari gaji setiap bulan selama masa kerja.

Sudah cukup? Belum. Masih ada satu contoh keistimewaan lainnya. Yaitu tetap menerima penghasilan penuh walau sedang menjalankan cuti besar selama tiga bulan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1976 (PP No 24 Th. 1976) tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil pasal 9 ayat 1 dan pasal 12 yang menjamin tentang hal ini.

Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun secara terus menerus berhak atas cuti besar yang lamanya 3 (tiga) bulan.
PP No 24 Th. 1976 pasal 9 ayat 1

Selama menjalankan cuti besar, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima penghasilan penuh.
PP No 24 Th. 1976 pasal 12

Setelah mengetahui informasi tentang gaji, tunjangan dan pensiun maka pertanyaan berikutnya adalah “Jadi berapa kira-kira penghasilan seorang abdi negara dalam sebulan?”. Mungkin ilustrasi perhitungan berikut dapat memberi gambaran mengenai hal itu.

Seorang abdi negara, pendidikan terakhir sarjana (S1), golongan IIIA, masa kerja satu tahun, sudah menikah dan memiliki seorang anak, tidak memiliki jabatan struktural dan fungsional. Maka gaji yang diperoleh setiap bulan:

 

Gaji Pokok :
Rp. 1.743.400,00
 
Tunjangan Keluarga:
 
Istri (Rp. 1.743.400,00 x 10%)
Rp. 174.340,00
Anak (Rp. 1.743.400,00 x 2%)
Rp. 34.868,00
 
Tunjangan Umum:
Golongan III
Rp. 185.000,00
 
Tunjangan Pangan:
Konversi 30 kilogram beras (30 kg x Rp. 5.656,00)
Rp. 169.680,00
 
Tunjangan Lain:
Uang makan (22 hari kerja x Rp. 15.000,00)
Rp. 330.000,00
 
Total Bruto:
Rp. 2.637.288,00
 
Potongan:
Pensiun 10% (Rp. 2.637.288,00 x 10%)
Rp. 263.728,00
 
Total Netto:
Rp. 2.373.560,00

 

Hanya sebesar itu? Benar sekali, jumlahnya kira-kira sebesar itu. Tidak mengherankan jika program remunerasi atau pemberian tunjangan kinerja menjadi harapan dan “berkah” bagi seluruh abdi negara. Sampai saat ini hanya sebagian kecil saja yang sudah menerima tunjangan ini.

Terdapat sembilan Kementerian Negara/Lembaga yang telah memberikan remunerasi pada tahun 2010 dan delapan lainnya segera menyusul pada tahun ini. Semoga saja tujuan luhur remunerasi untuk meningkatkan kualitas kinerja PNS akan dapat tercapai.

Kembali pada alasan menjadi abdi negara. Alasan kedua yaitu menganggap bahwa ketika telah menjadi abdi negara maka mereka akan dapat menjalani jam kerja yang lebih fleksibel (baca santai).

Bahkan ada sebuah keyakinan di masyarakat. Yaitu, jika seorang istri ingin bekerja (baca kerja kantoran) maka sebaiknya menjadi PNS saja. Karena akan lebih mudah dalam membagi waktu, dapat mengurus anak atau rumah tangga, daripada menjadi pegawai swasta.

Anggapan tersebut tidak sepenuhnya salah tetapi juga tidak seluruhnya benar. Fakta memang tidak dapat dipungkiri, kalau sebagian besar abdi negara sering melanggar ketentuan jam kerja yang berlaku. Namun tidak semuanya seperti itu. Masih ada sebagian lain dari mereka yang bekerja dengan dedikasi dan profesionalisme tinggi.

Pemerintah sesungguhnya menyadari masalah ini. Oleh karena itu, pada beberapa bulan yang lalu diputuskan untuk mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 (PP No 30 Th. 1980) tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan sebuah PP baru. Agar dapat sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan masa kini.

Penggantinya adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 (PP No 53 Th. 2010). Melalui PP ini, pemerintah berupaya untuk dapat menegakkan disiplin kerja para abdi negara. Agar anggapan tentang fleksibilitas jam kerja abdi negara dan sejumlah label negatif lainnya dapat segera sirna. Semoga saja.

Lalu bagaimana dengan alasan saya? Bagaimana pula dengan Anda? Tentulah kita memiliki alasan yang berbeda.  Bagi saya, menjadi abdi negara seperti menemukan “titik terang” dalam proses membangun sebuah pola karir kerja yang jelas. Karena saya merasa buntu menjalaninya di masa lalu.

Selamat bagi Anda yang telah lulus dari proses seleksi calon abdi negara pada tahun 2010 kemarin. Semoga kita menjadi abdi negara yang memberi kontribusi maksimal bagi kemajuan Indonesia dengan bekerja secara profesional dan berdedikasi tinggi. Bagi yang belum berhasil, jangan patah arang, tetap pelihara asa itu, cobalah terus mengikuti proses seleksi tahun berikutnya dan semoga keberhasilan itu akan tiba.

 

 

Referensi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2010 tentang Daftar Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil 2010

Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural

Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum bagi Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.05/2008 tentang Pemberian Uang Makan bagi Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor Per-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras dalam Bentuk Natura dan Uang